Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak transparansi dalam penanganan dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan yang terjadi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Audiensi ini dipimpin oleh Abdul Muhaimin, anggota Syuriah PBNU, yang menekankan pentingnya penyelidikan yang tuntas terhadap kejahatan yang dianggap luar biasa ini. Muhaimin mengingatkan publik akan perlunya kejelasan dalam kasus tersebut, menekankan bahwa korupsi harus dianggap sebagai kejahatan serius yang perlu diusut dengan penuh integritas. Dia juga berharap agar KPK dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab…
Read MorePengurus PBNU Mendesak KPK Agar Transparan Dalam Kasus Kuota Haji
