Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa sampai saat ini, tidak ada rencana dari pemerintah untuk merevisi Undang-undang KPK dan mengembalikannya ke versi sebelumnya. Hal ini menegaskan konsistensi pemerintah dalam sikapnya mengenai reformasi hukum di Indonesia. Prasetyo menambahkan bahwa tidak ada pembahasan internal di pemerintah mengenai revisi UU KPK. Dia mengungkapkan hal ini setelah menghadiri rapat koordinasi mengenai pemulihan korban banjir di Sumatra di kompleks parlemen. Ia menyatakan bahwa meskipun ada dinamika politik yang berkembang, terutama usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad, tidak ada…
Read MoreTag: KPK
Usul Pengembalian UU KPK Lama Disetujui Jokowi
Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo, memberikan tanggapan terhadap wacana yang menyarankan agar Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali ke versi sebelumnya sebelum adanya revisi. Usulan ini muncul dari Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad Riyanto, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara akhir Januari lalu. Diskusi mengenai UU KPK ini menciptakan kembali perdebatan yang telah lama berlangsung di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa revisi UU KPK telah mengurangi kekuatan lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi. Reaksi masyarakat pun beragam, dengan sebagian besar mendukung pengembalian UU KPK seperti semula. Dukungan…
Read MoreWali Kota Madiun Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek dan Dana CSR
Wali Kota Madiun, Maidi, baru-baru ini terlibat dalam kasus yang mencuat ke publik setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan proyek-proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayahnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kegiatan OTT ini dilakukan secara mendalam dengan menyita uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah dari beberapa pihak yang terlibat. Ini menunjukkan komitmen KPK untuk membersihkan praktik korupsi di tingkat daerah. Dalam operasi ini, sebanyak 15 orang telah diamankan, di…
Read MoreCek 242 LHKPN Tahun 2025 oleh KPK, 60 di Antaranya Terindikasi Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada tahun 2025. Dari total 242 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 60 di antaranya menunjukkan adanya indikasi praktik korupsi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. “Pemeriksaan LHKPN di tahun 2025 melibatkan berbagai sumber, termasuk inisiatif dan penyelidikan internal,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Pihaknya menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat negara. Penemuan ini didapatkan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada 22 Desember 2025. Dalam acara tersebut, validasi…
Read MoreSoal Bobby Nasution, Ketua KPK Tidak Masalah Penyidik yang Diperiksa Dewas
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pemeriksaan sejumlah penyidik dan jaksa oleh Dewan Pengawas KPK tidak menjadi masalah. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara sedang menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Setyo menegaskan bahwa proses ini diperlukan dan merupakan bagian dari tanggung jawab KPK. Ia meyakini bahwa Dewan Pengawas akan menangani setiap laporan dengan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, Setyo mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Ia berharap semua pihak dapat bersikap objektif selama proses berlangsung. Pemeriksaan Dewan Pengawas…
Read MoreGeledah Rumah Kerabat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh KPK
Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, kembali mencuat, menarik perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan yang menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Penggeledahan pertama dilakukan di kantor Bupati pada tanggal sebelumnya, dan diikuti dengan pemeriksaan di rumah kerabat Sugiri di Desa Ngunut, Ponorogo. Kegiatan ini menandakan bahwa penyelidikan KPK terkait kasus ini masih terus berjalan dan berfokus pada pengumpulan bukti-bukti. Pada Rabu (12/11), tim KPK yang berjumlah sembilan orang melaksanakan penggeledahan yang berlangsung hingga larut malam. Dengan diiringi…
Read MoreJaksa KPK Tingkatkan Kewaspadaan Setelah Kebakaran Rumah Hakim di Medan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengingatkan semua jaksa yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara untuk lebih waspada. Hal ini dilakukan setelah terjadinya insiden kebakaran yang melanda rumah hakim yang menangani kasus tersebut, mengindikasikan adanya ancaman serius bagi yang terlibat dalam penegakan hukum. Menanggapi kejadian tersebut, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pentingnya pengamanan bagi jaksa penuntut umum. Ia menyatakan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh tim penuntut di lapangan, yang kini tengah menangani perkara yang sensitif ini. Dalam situasi…
Read MoreEks Ketua KPK Antasari Azhar Telah Meninggal Dunia
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, telah meninggal dunia pada usia 72 tahun pada hari Sabtu, 8 November. Kabar duka ini disampaikan oleh Boyamin Saiman, kuasa hukum Antasari, yang mengkonfirmasi bahwa salat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Asy Syarif, BSD. Kepergian Antasari Azhar meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan sejawatnya. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. “Salat jenazah akan dilaksanakan setelah waktu Ashar,” ungkap Boyamin. Kehadiran banyak masyarakat dalam acara tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan jasa Antasari dalam bidang…
Read MoreKPK Jelaskan Mengapa Eks Ketua DPRD Jatim Belum Ditahan dalam Kasus Dana Hibah
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menarik perhatian publik dan media. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan bahwa mantan pejabat tersebut dalam keadaan sakit, sehingga penahanan belum dapat dilaksanakan. Penting bagi pihak penyidik untuk memastikan kesehatan semua tersangka sebelum melakukan langkah hukum lebih lanjut. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kesehatan tersangka menjadi prioritas utama sebelum tindakan lebih lanjut.…
Read MoreMahfud MD Kebingungan Lapor Dugaan Mark Up Whoosh, KPK Beri Penjelasan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan kebingungannya terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dia untuk melaporkan dugaan mark up dalam program Whoosh. Menurut Mahfud, seharusnya aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan untuk melakukan penyelidikan jika ada informasi tentang suatu dugaan peristiwa pidana. Mahfud menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak lain. Ini membuatnya mempertanyakan prosedur yang diambil KPK dalam konteks ini. “KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up…
Read More