Larangan Hukuman Fisik kepada Siswa Setelah Kasus Guru yang Menampar Murid

Kebijakan pendidikan yang lebih manusiawi kini menjadi sorotan utama di Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan hukuman fisik terhadap siswa, mengedepankan pendekatan yang lebih rasional dan mendidik. Hal ini muncul setelah insiden yang melibatkan seorang guru dan orang tua seorang siswa, yang tidak terima anaknya diperlakukan secara kasar. Dalam kebijakan ini, ditekankan pentingnya sanksi yang bersifat edukatif dan tidak berorientasi pada kekerasan. Surat edaran ini menjadi langkah penting mengingat adanya peningkatan kesadaran publik tentang dampak kekerasan di lingkungan sekolah. Sebuah inisiatif yang diperlukan untuk menciptakan…

Read More

Lisa Mariana Jadi Tersangka Dalam Kasus Video Porno

Polisi baru-baru ini menetapkan seorang selebgram terkenal sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video yang mengandung unsur pornografi. Penetapan ini berawal dari proses penyidikan di mana sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap kebenaran di balik beredarnya video berantai tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cukup bukti untuk menetapkan status tersangka. Penyelidik menduga terdapat unsur kesengajaan di balik penyebaran video tersebut yang akhirnya viral di media sosial. “Kami telah melakukan pemeriksaan yang mendalam dan merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat,” ujar Hendra.…

Read More

Onadio Leonardo Diperiksa Usai Penangkapan Kasus Narkoba

Artis Leonardo Arya, yang lebih dikenal sebagai Onadio Leonardo, baru-baru ini ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ini mengejutkan banyak penggemarnya dan orang-orang di sekitarnya, mengingat reputasi Onadio sebagai seorang musisi yang cukup terpandang di industri hiburan. Hingga kini, belum ada informasi lengkap mengenai rincian penangkapan dan barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan berita mengenai kasus ini semakin menyebar di media sosial. “Kami akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai,” ungkap Kombes Ahmad David, Dirnarkoba…

Read More

Komnas HAM Minta Sidang Prajurit Kasus Penembakan Diadakan Secara Terbuka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua sedang mengawasi proses persidangan dua prajurit yang terlibat dalam kasus penembakan warga sipil di Jayapura dan Keerom. Mereka mendesak agar persidangan tersebut dibuka untuk publik guna memastikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat umum. Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey, menegaskan bahwa keterbukaan dalam persidangan adalah hak publik. Keterbukaan ini juga penting bagi pemulihan psikologis keluarga korban, serta mendorong transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan proses hukum terkait kasus…

Read More

KPK Jelaskan Mengapa Eks Ketua DPRD Jatim Belum Ditahan dalam Kasus Dana Hibah

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menarik perhatian publik dan media. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan bahwa mantan pejabat tersebut dalam keadaan sakit, sehingga penahanan belum dapat dilaksanakan. Penting bagi pihak penyidik untuk memastikan kesehatan semua tersangka sebelum melakukan langkah hukum lebih lanjut. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kesehatan tersangka menjadi prioritas utama sebelum tindakan lebih lanjut.…

Read More

Kepala BPN Sumut Ditahan dalam Kasus Jual Aset PTPN ke Ciputra Land

Dua mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sumatera Utara ditangkap oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut. Penahanan ini terkait dugaan keterlibatan mereka dalam pengalihan aset seluas 8.077 hektare milik PTPN I ke PT Ciputra Land. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochamad Jefry, menyampaikan bahwa kedua tersangka adalah ASK, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut dari tahun 2022 hingga 2024, dan ARL, yang menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2023 hingga 2025. Menurut Jefry, keduanya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam…

Read More

CAS Putuskan Banding Kasus Visa Atlet Senam Israel Hari Ini Selasa

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar setelah menolak visa enam atlet senam Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Keputusan ini mengundang reaksi keras dari Federasi Senam Israel (IGF) yang kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk memperjuangkan hak partisipasi tim mereka. Kasus ini bersifat sensitif dan menyiratkan latar belakang politik yang lebih dalam. Penolakan visa ini dapat menimbulkan dampak signifikan tidak hanya pada hubungan olahraga, tetapi juga pada hubungan bilateral dengan negara lain, terutama dalam konteks olahraga internasional. IGF menuntut agar CAS memaksa Federasi…

Read More

Kejati Sumut Tahan Mantan Bos Cabang Pratama Belawan Terkait Kasus Korupsi Pelindo

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara baru-baru ini melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia, RS, yang diduga terlibat dalam skandal korupsi pengadaan kapal. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan dua unit kapal tunda untuk Cabang Dumai yang seharusnya bekerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya, namun berujung pada kerugian negara yang signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, RS ditahan pada tanggal 13 Oktober setelah penyidik menemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam proyek yang bermasalah ini. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa perannya sebagai konsultan pengawas sangat krusial…

Read More

Klarifikasi Ashanty Soal Tudingan Rampasan Aset Mantan Karyawan dan Kasus Penggelapan Uang

Puncak masalah ini terjadi bulan Mei 2025, tepat setelah momen Lebaran. Ashanty menemukan kejanggalan pada salah satu rekening perusahaan, di mana uang Rp800 juta tiba-tiba lenyap. Kejadian serupa kembali terulang 2 bulan kemudian, dengan nominal Rp500 juta. Kuasa hukum Ashanty, Mangata Todiny Allo, menyatakan laporan polisi telah dibuat di Polres Tangerang Selatan pada akhir Mei atau awal Juni 2025. Pihaknya optimistis bahwa proses hukum akan berjalan dengan adil dan objektif. “Saat ini kami menyampaikan, Yang Terhormat pihak kepolisian pasti sudah sangat bisa objektif melihat tindak pidana yang nyata-nyata terjadi yang…

Read More

Kasus Pemerasan dan TPPU, Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara dan Denda 2 Miliar Rupiah

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah resmi menuntut artis Nikita Mirzani dengan hukuman penjara yang cukup berat. Tuntutan ini muncul setelah adanya dugaan penerapan hukum yang serius yang melibatkan pemerasan serta pencucian uang. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan gambaran jelas mengenai tuduhan tersebut. Nikita Mirzani dan asistennya diduga telah melakukan tindakan ilegal yang merugikan banyak pihak, termasuk dr. Reza Gladys. Dalam sidang itu, JPU meminta hukuman penjara selama 11 tahun dan denda yang cukup besar. Keputusan ini mencerminkan keseriusan dalam penanganan kasus yang melibatkan figur publik seperti…

Read More