Tag: Anggota

Polda NTT Pecat Anggota yang Penganiaya Siswa SPN Kupang

admin

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada tindakan tegas yang diambil terhadap seorang anggota kepolisian di Nusa Tenggara Timur. Seorang anggota Direktorat Samapta Polda NTT, Bripda TTD, dipecat dari dinas kepolisian akibat tindak pelanggaran serius yang melibatkan penganiayaan. Kasus ini telah memicu berbagai diskusi tentang integritas dan disiplin dalam tubuh kepolisian. Penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda TTD terjadi pada dua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kupang. Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 13 November lalu, dan viral setelah sejumlah video merekam aksi kekerasannya. Melihat dokumentasi tersebut, pihak kepolisian pun bertindak cepat…

Read More

Propam Polda Banten Selidiki Anggota Polsek Cinangka Diduga Selingkuh

admin

Dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan publik, pihak kepolisian semakin serius dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggotanya. Salah satu kasus yang sedang diusut melibatkan seorang anggota Bhabinkamtibmas dari Polsek Cinangka yang berinisial Brigadir HA, yang dilaporkan melakukan pelanggaran serius. Kasus ini mencuat berawal dari laporan seorang wanita, yang dikenal dengan inisial ES. Es yang merasa dirugikan mengadukan Brigadir HA kepada pengawas internal pada tanggal 4 Oktober 2025, yang menjadi titik awal penyelidikan lebih lanjut terhadap perilaku oknum anggota kepolisian. Bidpropam Polda Banten menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah…

Read More

Anggota Komisi III Minta Perusahaan Sawit Tidak Merugikan Masyarakat Adat

admin

Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Ketapang, Kalimantan Barat, untuk mengikuti peraturan yang ada, agar tidak merugikan masyarakat adat. Penyampaian ini terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu, yang melibatkan perwakilan dari masyarakat Desa Teluk Bayur, Pelanjau Jaya, dan Desa Suka Karya. Soedeson menjelaskan bahwa ada ketentuan hukum yang jelas terkait kewajiban perusahaan sawit terhadap masyarakat sekitar. Jika terbukti bahwa ada penggunaan lahan di luar batas Hak Guna Usaha (HGU), maka itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus ditindak…

Read More