Soal Bobby Nasution, Ketua KPK Tidak Masalah Penyidik yang Diperiksa Dewas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pemeriksaan sejumlah penyidik dan jaksa oleh Dewan Pengawas KPK tidak menjadi masalah. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara sedang menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Setyo menegaskan bahwa proses ini diperlukan dan merupakan bagian dari tanggung jawab KPK. Ia meyakini bahwa Dewan Pengawas akan menangani setiap laporan dengan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, Setyo mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Ia berharap semua pihak dapat bersikap objektif selama proses berlangsung. Pemeriksaan Dewan Pengawas…

Read More

Geledah Rumah Kerabat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh KPK

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, kembali mencuat, menarik perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan yang menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Penggeledahan pertama dilakukan di kantor Bupati pada tanggal sebelumnya, dan diikuti dengan pemeriksaan di rumah kerabat Sugiri di Desa Ngunut, Ponorogo. Kegiatan ini menandakan bahwa penyelidikan KPK terkait kasus ini masih terus berjalan dan berfokus pada pengumpulan bukti-bukti. Pada Rabu (12/11), tim KPK yang berjumlah sembilan orang melaksanakan penggeledahan yang berlangsung hingga larut malam. Dengan diiringi…

Read More

Jaksa KPK Tingkatkan Kewaspadaan Setelah Kebakaran Rumah Hakim di Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengingatkan semua jaksa yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara untuk lebih waspada. Hal ini dilakukan setelah terjadinya insiden kebakaran yang melanda rumah hakim yang menangani kasus tersebut, mengindikasikan adanya ancaman serius bagi yang terlibat dalam penegakan hukum. Menanggapi kejadian tersebut, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pentingnya pengamanan bagi jaksa penuntut umum. Ia menyatakan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh tim penuntut di lapangan, yang kini tengah menangani perkara yang sensitif ini. Dalam situasi…

Read More

Eks Ketua KPK Antasari Azhar Telah Meninggal Dunia

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, telah meninggal dunia pada usia 72 tahun pada hari Sabtu, 8 November. Kabar duka ini disampaikan oleh Boyamin Saiman, kuasa hukum Antasari, yang mengkonfirmasi bahwa salat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Asy Syarif, BSD. Kepergian Antasari Azhar meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan sejawatnya. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. “Salat jenazah akan dilaksanakan setelah waktu Ashar,” ungkap Boyamin. Kehadiran banyak masyarakat dalam acara tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan jasa Antasari dalam bidang…

Read More

KPK Jelaskan Mengapa Eks Ketua DPRD Jatim Belum Ditahan dalam Kasus Dana Hibah

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menarik perhatian publik dan media. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan bahwa mantan pejabat tersebut dalam keadaan sakit, sehingga penahanan belum dapat dilaksanakan. Penting bagi pihak penyidik untuk memastikan kesehatan semua tersangka sebelum melakukan langkah hukum lebih lanjut. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kesehatan tersangka menjadi prioritas utama sebelum tindakan lebih lanjut.…

Read More

Mahfud MD Kebingungan Lapor Dugaan Mark Up Whoosh, KPK Beri Penjelasan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan kebingungannya terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dia untuk melaporkan dugaan mark up dalam program Whoosh. Menurut Mahfud, seharusnya aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan untuk melakukan penyelidikan jika ada informasi tentang suatu dugaan peristiwa pidana. Mahfud menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak lain. Ini membuatnya mempertanyakan prosedur yang diambil KPK dalam konteks ini. “KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up…

Read More

KPK Panggil Mantan Dirut Perhutani dan Pejabat PT Paramitra Mulia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah signifikan dengan memanggil mantan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di kawasan pengelolaan hutan oleh PT Industri Hutan V. Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dan menjadi bagian dari upaya KPK dalam memberantas tindakan yang merugikan sumber daya alam dan masyarakat. Selain Wahyu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lain, Sudirman Amran, yang menjabat sebagai Manager Accounting di PT Paramitra Mulia Langgeng (PML). Pemeriksaan ini menunjukkan ketelitian KPK dalam menyelidiki kasus yang melibatkan…

Read More

KPK Panggil Mantan Dirut Perhutani dan Pejabat PT Paramitra Mulia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah signifikan dengan memanggil mantan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan hutan. Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dan menjadi bagian dari pengusutan yang lebih luas terkait dengan pengelolaan hutan yang melibatkan beberapa pihak. Selain Wahyu Kuncoro, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, Sudirman Amran, yang menjabat sebagai Manager Accounting di PT Paramitra Mulia Langgeng. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya…

Read More

Pengurus PBNU Mendesak KPK Agar Transparan Dalam Kasus Kuota Haji

Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak transparansi dalam penanganan dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan yang terjadi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Audiensi ini dipimpin oleh Abdul Muhaimin, anggota Syuriah PBNU, yang menekankan pentingnya penyelidikan yang tuntas terhadap kejahatan yang dianggap luar biasa ini. Muhaimin mengingatkan publik akan perlunya kejelasan dalam kasus tersebut, menekankan bahwa korupsi harus dianggap sebagai kejahatan serius yang perlu diusut dengan penuh integritas. Dia juga berharap agar KPK dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab…

Read More

KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam Kasus Bank Jepara Artha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pencairan kredit usaha di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha. Kasus ini mencuat antara tahun 2022 hingga 2024 dan mengundang perhatian publik serta mendorong proses hukum yang lebih mendalam. “Saat ini, KPK tengah melakukan tahap penyidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, dan penyitaan aset,” jelas Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan yang cukup komprehensif dan menyeluruh terhadap masalah ini. Lima…

Read More