KPK Jelaskan Mengapa Eks Ketua DPRD Jatim Belum Ditahan dalam Kasus Dana Hibah

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menarik perhatian publik dan media. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan bahwa mantan pejabat tersebut dalam keadaan sakit, sehingga penahanan belum dapat dilaksanakan. Penting bagi pihak penyidik untuk memastikan kesehatan semua tersangka sebelum melakukan langkah hukum lebih lanjut. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kesehatan tersangka menjadi prioritas utama sebelum tindakan lebih lanjut.…

Read More

Mahfud MD Kebingungan Lapor Dugaan Mark Up Whoosh, KPK Beri Penjelasan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan kebingungannya terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dia untuk melaporkan dugaan mark up dalam program Whoosh. Menurut Mahfud, seharusnya aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan untuk melakukan penyelidikan jika ada informasi tentang suatu dugaan peristiwa pidana. Mahfud menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak lain. Ini membuatnya mempertanyakan prosedur yang diambil KPK dalam konteks ini. “KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up…

Read More

KPK Panggil Mantan Dirut Perhutani dan Pejabat PT Paramitra Mulia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah signifikan dengan memanggil mantan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di kawasan pengelolaan hutan oleh PT Industri Hutan V. Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dan menjadi bagian dari upaya KPK dalam memberantas tindakan yang merugikan sumber daya alam dan masyarakat. Selain Wahyu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lain, Sudirman Amran, yang menjabat sebagai Manager Accounting di PT Paramitra Mulia Langgeng (PML). Pemeriksaan ini menunjukkan ketelitian KPK dalam menyelidiki kasus yang melibatkan…

Read More

KPK Panggil Mantan Dirut Perhutani dan Pejabat PT Paramitra Mulia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah signifikan dengan memanggil mantan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan hutan. Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dan menjadi bagian dari pengusutan yang lebih luas terkait dengan pengelolaan hutan yang melibatkan beberapa pihak. Selain Wahyu Kuncoro, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, Sudirman Amran, yang menjabat sebagai Manager Accounting di PT Paramitra Mulia Langgeng. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya…

Read More

Pengurus PBNU Mendesak KPK Agar Transparan Dalam Kasus Kuota Haji

Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak transparansi dalam penanganan dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan yang terjadi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Audiensi ini dipimpin oleh Abdul Muhaimin, anggota Syuriah PBNU, yang menekankan pentingnya penyelidikan yang tuntas terhadap kejahatan yang dianggap luar biasa ini. Muhaimin mengingatkan publik akan perlunya kejelasan dalam kasus tersebut, menekankan bahwa korupsi harus dianggap sebagai kejahatan serius yang perlu diusut dengan penuh integritas. Dia juga berharap agar KPK dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab…

Read More

KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam Kasus Bank Jepara Artha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pencairan kredit usaha di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha. Kasus ini mencuat antara tahun 2022 hingga 2024 dan mengundang perhatian publik serta mendorong proses hukum yang lebih mendalam. “Saat ini, KPK tengah melakukan tahap penyidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, dan penyitaan aset,” jelas Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan yang cukup komprehensif dan menyeluruh terhadap masalah ini. Lima…

Read More

Wasekjen GP Ansor Diperiksa KPK Diduga Tahu Aliran Uang Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan aliran uang terkait kuota haji tambahan. Penyelidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, yang diduga mengetahui informasi terkait masalah ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai aliran dana yang diduga berkaitan dengan Kementerian Agama. Melalui proses ini, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti yang memperkuat penyelidikan mereka. “Sejauh ini, dugaan aliran dana tersebut mengarah ke individu di lingkungan Kementerian Agama,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.…

Read More