Kasus dugaan mark up sertifikasi halal di Indonesia kini menjadi sorotan setelah laporan dari lembaga pemantau. Isu ini melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional dan memunculkan pertanyaan serius tentang integritas dalam proses pengadaan. Ketidakpastian hukum dan tata kelola anggaran menjadi perhatian utama masyarakat. Terlebih lagi, isu ini merembet kepada dampak yang lebih luas bagi perekonomian dan citra lembaga pemerintah. Dari pendekatan transparansi, dugaan mark up anggaran sebesar Rp 49 miliar memperlihatkan perlunya pengawasan lebih ketat. Proses ini berpotensi merugikan negara dan memunculkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Reaksi Kepala Badan Gizi Nasional terkait…
Read MoreKepala BGN Berkomentar Setelah Dilaporkan ICW ke KPK
