Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak transparansi dalam penanganan dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan yang terjadi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Audiensi ini dipimpin oleh Abdul Muhaimin, anggota Syuriah PBNU, yang menekankan pentingnya penyelidikan yang tuntas terhadap kejahatan yang dianggap luar biasa ini. Muhaimin mengingatkan publik akan perlunya kejelasan dalam kasus tersebut, menekankan bahwa korupsi harus dianggap sebagai kejahatan serius yang perlu diusut dengan penuh integritas. Dia juga berharap agar KPK dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab…
Read MoreTag: Haji
Wasekjen GP Ansor Diperiksa KPK Diduga Tahu Aliran Uang Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan aliran uang terkait kuota haji tambahan. Penyelidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, yang diduga mengetahui informasi terkait masalah ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai aliran dana yang diduga berkaitan dengan Kementerian Agama. Melalui proses ini, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti yang memperkuat penyelidikan mereka. “Sejauh ini, dugaan aliran dana tersebut mengarah ke individu di lingkungan Kementerian Agama,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.…
Read More