Prabowo Teken Perpres IKN Sebagai Ibu Kota Politik 2028

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Dengan ditandatanganinya peraturan ini, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik diharapkan dapat terwujud pada tahun 2028. Perpres tersebut membahas Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2025, yang mencakup tahapan awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan rincian tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam peraturan ini, diuraikan serangkaian intervensi yang mendukung pemindahan ibu kota ke IKN. Melalui perkembangan ini, diharapkan bahwa pemindahan ini akan berjalan lancar dan…

Read More

Buku Disita dari Tersangka Kerusuhan dalam Aksi Demo Agustus

Kepolisian di berbagai daerah di Indonesia saat ini tengah menangani sejumlah kasus perusakan dan kerusuhan yang terjadi sebagai dampak dari gelombang demokrasi pada akhir Agustus hingga awal September. Di dalam proses penanganan ini, pihak kepolisian telah melakukan penyitaan berbagai barang bukti, termasuk buku-buku yang dianggap relevan dalam penyidikan. Penyitaan ini mencerminkan upaya serius pihak berwenang dalam mengungkap jaringan yang mungkin terlibat dalam kerusuhan tersebut. Proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan betapa pentingnya bukti-bukti yang diambil dari lokasi kejadian. Buku yang disita dianggap dapat memberikan petunjuk mengenai pola pikir serta motivasi…

Read More

KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam Kasus Bank Jepara Artha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pencairan kredit usaha di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha. Kasus ini mencuat antara tahun 2022 hingga 2024 dan mengundang perhatian publik serta mendorong proses hukum yang lebih mendalam. “Saat ini, KPK tengah melakukan tahap penyidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, dan penyitaan aset,” jelas Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan yang cukup komprehensif dan menyeluruh terhadap masalah ini. Lima…

Read More

Wasekjen GP Ansor Diperiksa KPK Diduga Tahu Aliran Uang Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan aliran uang terkait kuota haji tambahan. Penyelidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, yang diduga mengetahui informasi terkait masalah ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai aliran dana yang diduga berkaitan dengan Kementerian Agama. Melalui proses ini, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti yang memperkuat penyelidikan mereka. “Sejauh ini, dugaan aliran dana tersebut mengarah ke individu di lingkungan Kementerian Agama,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.…

Read More

Bahas RUU Pemilu, Rapat Evaluasi Prolegnas di Baleg Mamanas

Rapat evaluasi dan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini mengalami ketegangan saat membahas revisi undang-undang pemilu. Ketegangan ini dipicu oleh pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, terkait usulan Baleg untuk membahas RUU pemilu pada tahun 2024. Aria Bima menegaskan bahwa RUU pemilu merupakan tanggung jawab Komisi II, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah di bidang politik dan pemerintahan. Menurutnya, keputusan ini dapat mempermalukan Komisi II dan mengaburkan kompetensi mereka dalam mengawasi anggaran dan tanggung jawab publik. Bima meminta penjelasan dari…

Read More

Kebijakan KPU: Mengapa Dokumen Capres-Cawapres Dirahasiakan?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini menjadi sorotan publik akibat keputusan kontroversial. Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang mengatur dokumen syarat pendaftaran capres-cawapres menuai kritik tajam dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Dokumen tersebut, yang mencakup data pribadi seperti KTP, surat keterangan, dan riwayat hidup, dinyatakan sebagai informasi rahasia. Hal ini memicu protes dari berbagai kalangan, yang menganggap KPU mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik. Setelah menerima banyak kritik, KPU akhirnya membatalkan keputusan tersebut hanya dalam waktu 27 hari. Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan dari masyarakat dan lembaga…

Read More

Fraksi PAN Berkomitmen Menjaga Aspirasi Organisasi Perempuan dan Mahasiswa

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI baru-baru ini melaksanakan sebuah pertemuan penting dengan pengurus dari berbagai organisasi perempuan dan mahasiswa di gedung parlemen. Pertemuan ini bertujuan untuk menggali isu-isu terkini yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, serta mendengarkan aspirasi dari organisasi-organisasi tersebut. Acara ini dihadiri oleh sejumlah organisasi, antara lain Himi Persis, Kohati PB HMI, serta Bidang Perempuan dari Himmah dan PP KAMMI. Diskusi yang berlangsung dalam suasana terbuka ini menjadi sarana bagi kedua pihak untuk saling bertukar pikiran dan ide-ide yang konstruktif. Dalam konteks tersebut, berbagai isu mendesak…

Read More

Polri Perkuat Moral dan Profesionalisme Melalui Forum Pembelajaran Bersama

Transformasi pendidikan di Polri menjadi tantangan utama saat ini, dengan fokus pada penguatan moralitas, literasi, dan dialog peradaban. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas anggota kepolisian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam era modern. Dalam sebuah forum yang diadakan baru-baru ini, Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada moralitas. Forum ini diikuti oleh lebih dari 800 peserta dari seluruh jajaran kepolisian, menandakan antusiasme yang tinggi untuk memperbaiki dan membangun reputasi Polri. Selain itu, kehadiran narasumber terkemuka seperti Prof. Dr. Mahfud MD memberikan wawasan tambahan…

Read More

Cerita Seskab tentang Surat Prabowo ke SMI dan BG setelah Reshuffle

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya baru saja melaksanakan tugas penting dengan menyampaikan surat dari Presiden RI kepada lima menteri yang baru saja direshuffle. Pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam proses pergantian yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Melalui unggahan di media sosialnya, Teddy mengisahkan pertemuan tersebut, menekankan pentingnya komunikasi antar anggota kabinet. Hal ini mencerminkan dedikasi pemerintah untuk tetap menjaga hubungan baik meskipun terjadi perubahan dalam struktur kabinet. Lima menteri yang terlibat dalam reshuffle adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polkam Budi Gunawan, mantan Menkop Budi Arie…

Read More

Tanggapan Pemerintah terhadap Tim 6 Lembaga HAM Mengenai Kekerasan Aksi Demonstrasi Agustus

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengapresiasi langkah inisiatif enam Lembaga Negara dalam upaya penanganan kekerasan yang terjadi selama gelombang demonstrasi Agustus lalu. Langkah ini mencakup pembentukan tim independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Tim independen ini dibentuk sebagai respon terhadap kejadian-kejadian yang menimbulkan korban serta kerusakan fasilitas publik. Pemerintah secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usaha-usaha lembaga-lembaga ini dalam mencari kebenaran dan memberikan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lima lembaga yang terlibat dalam pembentukan…

Read More