Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada tindakan tegas yang diambil terhadap seorang anggota kepolisian di Nusa Tenggara Timur. Seorang anggota Direktorat Samapta Polda NTT, Bripda TTD, dipecat dari dinas kepolisian akibat tindak pelanggaran serius yang melibatkan penganiayaan. Kasus ini telah memicu berbagai diskusi tentang integritas dan disiplin dalam tubuh kepolisian.
Penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda TTD terjadi pada dua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kupang. Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 13 November lalu, dan viral setelah sejumlah video merekam aksi kekerasannya. Melihat dokumentasi tersebut, pihak kepolisian pun bertindak cepat untuk menyelidiki kasus ini.
Kepolisian NTT telah mengambil langkah konkret dengan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda TTD dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung pada 18 November. Keputusan ini menunjukkan komitmen serius Polri dalam menjaga reputasi dan integritas institusi.
Mentalitas dan Integritas Anggota Polri Harus Dijaga
Pihak kepolisian, melalui Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tindakan anggota kepolisian. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan yang mencoreng nama baik institusi. Penegakan disiplin harus menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Henry juga menjelaskan bahwa Bripda TTD telah menjalani sanksi administrasi sebelumnya, berupa penempatan khusus selama 20 hari. Melihat perkembangan kasus ini, sangat penting untuk mengevaluasi kultur disiplin dalam kepolisian agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang.
Saat kasus ini terungkap, beberapa pihak mulai mengkritisi situasi internal kepolisian yang kemungkinan dapat membentuk tindakan kekerasan. Ditekankan bahwa anggota Polri seharusnya menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat, bukan justru sebaliknya.
Dampak Negatif Penganiayaan Dalam Organisasi Kepolisian
Kasus penganiayaan ini menghadirkan berbagai dampak negatif, baik bagi citra Polri maupun bagi masyarakat secara umum. Ketika seorang anggota kepolisian terlibat dalam tindakan kekerasan, hal itu bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Apalagi, peran polisi sebagai pelindung masyarakat harusnya dijunjung tinggi untuk menciptakan keamanan.
Sikap keras terhadap tindak kekerasan di lingkungan kepolisian ini diharapkan menjadi sinyal bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima. Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang humanis dan mengedepankan prinsip-prinsip yang menghindari kekerasan.
Penganiayaan seperti ini juga mendorong diskusi lebih lanjut mengenai proses pendidikan anggota kepolisian. Apakah metode pelatihan saat ini masih relevan dan efektif dalam mendidik calon polisi agar sesuai dengan standar etik yang tinggi? Ini menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab untuk masa depan institusi.
Penegakan Etika dan Pembinaan Di Lingkungan Polri
Proses sidang KKEP yang dihadiri oleh anggota kepolisian memperlihatkan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tegas. Di samping itu, penting untuk mengedepankan pembinaan yang berfokus pada peningkatan etika dan sikap di kalangan polisi. Lingkungan kerja yang baik dan dukungan dari atasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Henry Novika juga mengatakan, Polda NTT akan terus memperkuat pengawasan internal dan penegakan kode etik di peringkat bawah. Mengingat betapa pentingnya kode etik ini, pelatihan dan sosialisasi kepada semua anggota harus ditingkatkan setelah kejadian terjadi.
Penegakan hukuman dan pembinaan tidak hanya mencakup sanksi, namun juga harus melibatkan pendidikan untuk membentuk karakter yang lebih baik di kalangan anggota Polri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi kerja yang sehat dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
