Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah baru-baru ini mendukung wacana yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Wacana ini berkaitan dengan penetapan tarif atau biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka, yang merupakan jalur vital dunia.
Dalam pernyataannya, Irvansyah menegaskan bahwa pemerintah sangat memerlukan pendapatan negara dari berbagai sektor, termasuk perairan. Ia memberikan contoh tentang keberhasilan konsep pengelolaan biaya di Terusan Suez dan Terusan Panama.
“Itu isu yang baik, seperti Terusan Suez, seperti Terusan Panama itu pakai bayar semua itu. Nah, saya sendiri sudah memiliki konsep untuk mendukung ide menteri keuangan seperti itu,” ucapnya kepada wartawan di Batam.
Menggali Potensi Ekonomi Perairan Selat Malaka
Dalam pandangan Irvansyah, Selat Malaka bisa diibaratkan sebagai jalan tol yang padat dilalui kendaraan. Pemerintah, menurutnya, harus dapat memanfaatkan ruang yang tersedia di sepanjang selat tersebut untuk meningkatkan pendapatan negara.
Ia mengemukakan gagasan untuk mengembangkan berbagai fasilitas pelayanan seperti warung atau pom bensin di pinggir selat. Ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dari lalu lintas kapal yang melintas.
Selain itu, Irvansyah berkeyakinan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada potensi laut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut relatif mudah karena sumber daya tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara alami.
Konsep Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan
Menurut Irvansyah, sumber daya alam terbarukan yang ada di laut bisa menjadi ladang penghasilan yang signifikan bagi negara. “Kita tidak perlu memberi makan sumber daya ini, karena mereka bisa tumbuh sendiri dan dapat terbarukan,” jelasnya.
Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya laut seharusnya menjadi fokus pemerintah saat ini, terutama di tengah terbatasnya sumber daya di darat. Melalui pengelolaan yang tepat, pemanfaatan laut dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Irvansyah mengungkapkan bahwa ombak dan arus laut yang kuat dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang potensial. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki untuk investasi sumber daya laut yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.
Peresmian Mako Bakamla di Tiga Wilayah Strategis
Irvansyah juga meresmikan tiga Markas Komando (Mako) pada wilayah Indonesia, yaitu Zona Barat di Batam, Zona Tengah di Manado, dan Zona Timur di Ambon. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di laut.
Menurutnya, peresmian Mako bukan sekadar pembangunan struktur, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan maritim. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan laut yang lebih efektif.
Ia berharap keberadaan Mako ini dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi nelayan dan pengguna jasa maritim. “Bakamla RI berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan responsif,” ungkapnya.
Pentingnya Penetapan Tarif untuk Keberlanjutan Ekonomi Laut
Berbicara soal penetapan tarif untuk kapal yang melintas di Selat Malaka, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bahwa ini bisa dilakukan demi kepentingan negara. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia berada di jalur strategis pelayaran global yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Purbaya mengacu pada pengalaman negara lain yang telah menerapkan solusi serupa, seperti di Selat Hormuz, tempat di mana biaya navigasi diambil untuk mendukung ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya dipandang sebagai negara pinggiran.
Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya posisi Indonesia dalam perdagangan global dan bagaimana negara ini bisa mendapatkan manfaat dari posisi geografis yang strategis. “Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” tutupnya.
