Mantan juara tinju dunia Mike Tyson baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Muhammad Ali American Boxing Revival Act. RUU ini bertujuan untuk memperbarui undang-undang Muhammad Ali Boxing Reform Act yang telah berlaku sejak tahun 2000 dan berfokus pada perlindungan hak-hak petinju. RUU ini diajukan oleh Anggota Kongres Amerika Serikat, Brian Jack dan Sharice Davids, dan mencakup amandemen terhadap Undang-Undang Keselamatan Tinju Profesional yang sudah ada sejak 1996. Tekad mereka adalah untuk menawarkan jaminan yang lebih baik bagi atlet tinju dan mengatur industri ini dengan lebih efektif.…
Read MoreTag: RUU
DPR Usul RUU Atur Calon WNI Naturalisasi untuk Pembinaan Pancasila
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini mengundang perhatian publik dengan usulan baru terkait pengaturan pembinaan Pancasila. Usulan ini diajukan untuk para calon warga negara Indonesia (WNI) yang akan menjalani proses naturalisasi, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat identitas nasional. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam rapatnya menyampaikan bahwa pembinaan ideologi Pancasila untuk calon WNI adalah hal yang penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para calon warga negara memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Pentingnya Pemahaman Pancasila bagi Calon WNI Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki…
Read MorePartai Buruh Minta RUU Pemilu Tidak Dibahas Demi Menghormati MK selama Injury Time
Partai Buruh kini menuntut agar RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera dibahas dengan batas waktu yang jelas. Permintaan tersebut muncul seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi tentang ambang batas parlemen yang ditentukan oleh UU Pemilu. Tindakan tersebut, menurut pihak Partai Buruh, penting untuk dilakukan agar tidak menyebabkan masalah di masa dekat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2029 mendatang. Tim kuasa hukum Partai Buruh, Said Salahudin, menyatakan kekhawatirannya terhadap waktu yang tersedia untuk proses revisi. Dengan keputusan MK yang tidak menetapkan tenggat waktu bagi…
Read MoreBahas RUU Pemilu, Rapat Evaluasi Prolegnas di Baleg Mamanas
Rapat evaluasi dan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini mengalami ketegangan saat membahas revisi undang-undang pemilu. Ketegangan ini dipicu oleh pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, terkait usulan Baleg untuk membahas RUU pemilu pada tahun 2024. Aria Bima menegaskan bahwa RUU pemilu merupakan tanggung jawab Komisi II, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah di bidang politik dan pemerintahan. Menurutnya, keputusan ini dapat mempermalukan Komisi II dan mengaburkan kompetensi mereka dalam mengawasi anggaran dan tanggung jawab publik. Bima meminta penjelasan dari…
Read More