Pemerintah Arsip - Laman 2 dari 2

Pemerintah dan Industri ICT Kolaborasi Atasi 2333 Desa Belum Terkoneksi Internet

September 27, 2025September 27, 2025 admin

Indonesia tengah menghadapi tantangan signifikan dalam hal aksesibilitas internet, terutama di daerah pedesaan. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 2.333 desa di seluruh tanah air belum terhubung dengan layanan internet, yang menimbulkan kekhawatiran akan kesenjangan digital di antara masyarakat. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, para pemangku kepentingan di industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT) siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mengusung transformasi digital untuk memperbaiki infrastruktur komunikasi di pedesaan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya…

Pemerintah Dukung AI Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Indonesia

September 17, 2025September 17, 2025 admin

Dibantu oleh kecerdasan buatan, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky percaya bahwa teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi, memaksimalkan pemasaran, dan membuka peluang bagi akses pasar global yang lebih luas. Namun, beliau juga menekankan bahwa peran kreativitas manusia tetap harus berada di pusat ekosistem kreatif, menjadikan AI sebagai mitra, bukan pengganti bagi para kreator manusia. Dalam konteks ini, Riefky mengungkapkan keyakinan bahwa kolaborasi antara manusia dan AI dapat menciptakan inovasi yang menakjubkan. Pentingnya melestarikan nilai-nilai kreativitas ini menjadi landasan dalam pemasaran produk berbasis teknologi, terutama dalam industri kreatif. Dengan makin…

Tanggapan Pemerintah terhadap Tim 6 Lembaga HAM Mengenai Kekerasan Aksi Demonstrasi Agustus

September 15, 2025September 15, 2025 admin

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengapresiasi langkah inisiatif enam Lembaga Negara dalam upaya penanganan kekerasan yang terjadi selama gelombang demonstrasi Agustus lalu. Langkah ini mencakup pembentukan tim independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Tim independen ini dibentuk sebagai respon terhadap kejadian-kejadian yang menimbulkan korban serta kerusakan fasilitas publik. Pemerintah secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usaha-usaha lembaga-lembaga ini dalam mencari kebenaran dan memberikan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lima lembaga yang terlibat dalam pembentukan…