Mantan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, baru saja membuat langkah penting dalam karier politiknya dengan diusulkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan Arief Hidayat. Keputusan ini menandai perubahan dalam dinamika kursi di DPR dan memicu reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama untuk jajaran kader Golkar. Menurut ketentuan yang tertuang dalam UU MD3, anggota DPR yang berhenti akan digantikan oleh calon dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, berdasarkan suara terbanyak berikutnya. Dalam konteks ini, langkah Adies untuk diangkat menjadi hakim konstitusi sangat signifikan bagi Golkar dan politik…
Read MoreTag: DPR
DPR Pastikan Tidak Ada Campur Tangan Presiden dalam Pergantian Deputi Gubernur BI
Proses pengisian posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia menjadi sorotan penting saat ini. Terutama setelah pengunduran diri Juda Agung, pihak-pihak terkait memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan mekanisme yang berlaku, demi menjaga integritas lembaga keuangan negara. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa semua calon untuk posisi ini diusulkan melalui jalur resmi tanpa intervensi dari pihak manapun. Ia juga memastikan bahwa nama-nama yang diajukan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Dalam rekomendasi tersebut, terdapat tiga nama yang diajukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Proses selanjutnya melibatkan Presiden dan…
Read MoreDPR Minta Pembaruan Data Kemiskinan Setelah Bencana di Sumatra
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pembaruan data kemiskinan nasional setelah terjadinya bencana alam di Pulau Sumatra. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan nasional yang cukup signifikan, namun keadaan ini berpotensi memburuk akibat bencana yang terjadi. Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh dan daerah sekitarnya mengancam kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya orang yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, dampak dari bencana ini sangat merugikan. Matindas J Rumambi, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa perputaran angka kemiskinan pascabencana perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Data yang akurat…
Read MoreDPR Belum Jadwalkan Pembahasan Pilkada di Prolegnas yang Tak Masuk Klaim
Politik di Indonesia selalu menghadirkan dinamika yang menarik untuk diamati, khususnya mengenai urusan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Saat ini, wacana tentang perubahan undang-undang terkait pilkada sedang hangat diperbincangkan, terutama mengenai kemungkinan pelaksanaan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali. Rapat di Komisi II DPR menjadi titik awal diskusi ini, di mana terdapat ketua Komisi II yang menjelaskan bahwa isu ini masih dalam tahap pembahasan. Meskipun banyak pihak yang mengusulkan, jadwal konkret untuk membahas perihal ini belum ditetapkan. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengungkapkan bahwa usulan untuk mengadakan…
Read MoreUsulan DPR Alihkan Dana MBG Libur Sekolah untuk Banjir di Sumatra
Belakangan ini, isu mengenai program makan bergizi gratis menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat. Usulan untuk alih fungsi anggaran program ini mencuat seiring dengan terjadinya bencana banjir di Sumatra yang membutuhkan perhatian segera. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengungkapkan keprihatinannya terhadap efektivitas program tersebut selama masa libur sekolah. Dia menarik perhatian pada fakta bahwa banyak siswa hanya menerima makanan olahan dengan kandungan gizi yang rendah. Dalam konteks ini, Charles mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis dapat dialihkan sementara untuk membantu penanganan situasi darurat di Sumatra. Menurutnya, ini…
Read MoreCatatan Peradi SAI Menjelang Pengesahan RKUHAP di Paripurna DPR
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia memberikan perhatian serius terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan segera disahkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam konteks ini, beberapa masalah penting perlu dibahas demi kemajuan sistem peradilan di Indonesia. Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menggarisbawahi pentingnya penggunaan alat perekam seperti CCTV dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, meskipun ada kemajuan, implementasi yang konsisten dan terukur sangatlah diperlukan. “Ini langkah maju, tetapi kemajuannya tidak boleh berhenti di atas teks undang-undang. Implementasi di lapangan harus konsisten, terukur, dan dapat diuji,” ujar Harry dalam…
Read MoreDPR Usul RUU Atur Calon WNI Naturalisasi untuk Pembinaan Pancasila
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini mengundang perhatian publik dengan usulan baru terkait pengaturan pembinaan Pancasila. Usulan ini diajukan untuk para calon warga negara Indonesia (WNI) yang akan menjalani proses naturalisasi, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat identitas nasional. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam rapatnya menyampaikan bahwa pembinaan ideologi Pancasila untuk calon WNI adalah hal yang penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para calon warga negara memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Pentingnya Pemahaman Pancasila bagi Calon WNI Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki…
Read MorePenjelasan DPR mengenai Kenaikan Dana Reses dan Dugaan Transfer Salah
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan terkait isu kenaikan dana reses untuk anggota dewan. Isu ini kembali menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang transparansi dan penggunaan anggaran publik yang lebih baik. Kenaikan dana reses ini dikabarkan hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya, yang menarik perhatian banyak kalangan. Meski Dasco mengakui adanya perubahan tersebut, rinciannya masih belum dijelaskan dengan tegas. Sesuai dengan penjelasannya, dana reses untuk anggota DPR periode 2024-2029 naik menjadi Rp702 juta. Kenaikan ini terinspirasi oleh bertambahnya jumlah titik kunjungan dan kegiatan yang dilakukan…
Read More