2,3 Juta Anak di Indonesia Tidak Pernah Mendapatkan Imunisasi

Pentingnya imunisasi bagi anak-anak di Indonesia semakin mendesak. Saat ini, jumlah anak yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap mencapai angka yang sangat signifikan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat.

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 2,3 juta anak di Indonesia berstatus zero-dose, yakni anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi. Angka ini menjadikan Indonesia berada di peringkat keenam dalam daftar negara dengan jumlah anak zero-dose terbanyak di dunia.

Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Gertrudis Tandy, menggambarkan realitas ini sebagai tantangan besar untuk program imunisasi nasional. Di dalam sebuah media briefing, ia menjelaskan kategori zero-dose diberikan kepada anak-anak usia di bawah satu tahun yang belum menerima vaksin DPT-HB-Hib dosis pertama.

Berdasarkan data Kemenkes dan WHO, jumlah anak zero-dose di Indonesia menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, tercatat sebanyak 372.965 anak, yang meningkat menjadi 973.378 anak pada 2024, dan mencapai 959.990 anak di tahun 2025.

Menurut Gertrudis, total jumlah anak yang berstatus zero-dose kini mencapai sekitar 2,3 juta. Dari data ini, terlihat bahwa tantangan untuk mengatasi masalah imunisasi di Indonesia sangat besar.

Tantangan Cakupan Imunisasi di Seluruh Wilayah

Rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia menjadi perhatian utama. Data menunjukkan bahwa pada 2025, cakupan imunisasi lengkap nasional hanya mencapai 80,2%, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 90%.

Hanya DKI Jakarta yang berhasil mencapai target cakupan imunisasi bulanan pada tahun 2026. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat belum mampu mencatatkan tingkat imunisasi yang memuaskan.

Gertrudis menekankan pentingnya upaya meningkatkan cakupan imunisasi. Rendahnya angka imunisasi anak rentan memicu kejadian luar biasa (KLB) terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah, seperti campak dan polio.

Ketika banyak anak yang tidak mendapatkan vaksinasi, kekebalan kelompok tidak dapat terbentuk dengan baik. Ini berpotensi menyebabkan lonjakan kasus penyakit dan meningkatkan kemungkinan terjadinya wabah.

Contoh nyata terjadi ketika Indonesia mengalami KLB polio. Akibatnya, jemaah haji dari Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan vaksin polio agar dapat masuk ke Arab Saudi.

Dampak Jangka Panjang dari Rendahnya Imunisasi

Tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, rendahnya cakupan imunisasi juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Anak yang tidak diimunisasi berisiko tinggi untuk sering sakit dan mengalami kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.

Gertrudis menjelaskan bahwa kondisi ini juga akan berimbas pada ekonomi nasional. Anak yang sakit-sakitan akan mengurangi potensi kontribusi mereka dalam jangka panjang terhadap masyarakat dan negara.

Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti campak dan polio merupakan ancaman serius. Anak yang tidak mendapatkan vaksinasi dapat mengalami kecacatan dan berdampak negatif pada kehidupan mereka di masa depan.

Ekonomi keluarga juga dapat terpengaruh karena biaya pengobatan bagi anak yang sakit bisa sangat tinggi. Oleh karenanya, penting untuk menangani isu ini dengan serius untuk masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi harus ditingkatkan. Tanpa adanya pengertian dan dukungan yang kuat dari semua pihak, memperbaiki kondisi ini akan menjadi sangat sulit.

Berbagai Faktor Penyebab Rendahnya Imunisasi

Kementerian Kesehatan mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah hoaks dan keraguan masyarakat terhadap vaksin, yang dikenal sebagai vaccine hesitancy.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam program imunisasi. Tanpa tenaga kesehatan yang cukup, pelaksanaan vaksinasi akan terhambat.

Selain itu, pencatatan digital yang belum optimal menyebabkan kesulitan dalam pelacakan anak-anak yang belum menerima imunisasi. Data yang dimiliki pemerintah masih berdasarkan proyeksi, sehingga kurang akurat.

Pemerintah juga menghadapi kesulitan dalam mengetahui lokasi dan identitas anak-anak yang belum mendapatkan vaksin. Hal ini menambah kompleksitas untuk mencapai target cakupan imunisasi yang diinginkan.

Gertrudis mengingatkan bahwa dukungan lintas sektor sangat penting. Pihak-pihak seperti pemerintah daerah, kader Posyandu, tokoh agama, dan media perlu bersinergi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.