Pengusiran Pegawai BPK dari Museum Keraton Surakarta secara Kronologis

Di tengah dinamika kehidupan budaya di Solo, sebuah insiden terjadi di Museum Keraton Surakarta yang melibatkan pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X. Pada tanggal 13 Desember, para pegawai diminta untuk meninggalkan area museum saat mereka sedang bertugas, yang mengundang perhatian banyak pihak.

Permintaan tersebut datang dari kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, yang berencana untuk memasang CCTV dan mengganti gembok di pintu-pintu Keraton Surakarta. Kejadian ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan dan aksesibilitas tempat bersejarah ini.

Mengungkap Latar Belakang Insiden di Keraton Surakarta

Insiden berawal ketika petinggi Dewan Adat Keraton Surakarta yang mendukung SISKS Pakubuwana XIV Mangkubumi tidak berada di lokasi, melainkan menghadiri rapat di Jakarta. Mereka meninggalkan museum pada momen yang tidak terduga, yang memberikan kesempatan bagi SISKS untuk bertindak.

Saksi dari kejadian, BRM Suryomulyo Saputro, menjelaskan bahwa beberapa orang tiba-tiba memasang CCTV di area museum tanpa koordinasi dengan pihak BPK. Tindakan ini, menurutnya, cukup mencolok dan menimbulkan keresahan di antara pegawai yang menjaga museum.

Suryo, sebagai perwakilan kehadiran Pakubuwana XIII, menambahkan bahwa pemasangan CCTV tersebut diikuti oleh pengusiran pegawai BPK oleh anak-anak Pakubuwana XIII, yang disertai oleh pengusung SISKS. Ini menjadi momen puncak konflik yang terjadi di dalam keraton.

Aksi Penggantian Gembok dan Renovasi Keraton

Pihak SISKS tidak hanya memaksa pegawai keluar, tetapi juga melakukan penggantian gembok pintu-pintu penting dalam Keraton. Suryo menyaksikan bagaimana gembok-gembok yang ada dipotong dengan gerinda, dan gembok baru dipasang di berbagai area, termasuk museum dan Kori Kamandungan.

Keadaan ini menjadi lebih memprihatinkan mengingat kawasan museum sedang dalam proses renovasi dan revitalisasi. Penggunaan gerinda yang tidak tepat dikhawatirkan dapat merusak struktur bangunan bersejarah yang seharusnya dilindungi.

Suryo menyayangkan tindakan ini, sebab gembok yang diganti berpotensi memberikan dampak negatif pada kondisi keraton. Ia mengharapkan agar semua tindakan di dalam keraton tetap dalam koridor penghormatan terhadap nilai-nilai budaya.

Pernyataan Pihak SISKS dan Kontroversi yang Muncul

KPA Singonagoro, juru bicara SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, mengakui bahwa mengganti gembok pintu adalah tindakan yang mereka lakukan untuk meningkatkan pengelolaan keraton. Namun, ia membantah telah terjadi pengusiran pegawai BPK. Menurutnya, tindakan tersebut diambil demi kebaikan pengelolaan tempat bersejarah ini.

Singonagoro menjelaskan jumlah pintu yang diganti mencapai sepuluh, termasuk pintu-pintu utama seperti Kamandungan dan Kasentanan. Pihak SISKS merasa penting untuk memastikan pengelolaan keraton berjalan dengan baik agar administrasi dapat berfungsi dengan efektif.

Dalam pandangan pengelola, hal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga menyangkut tata kelola budaya yang harus dijalankan secara harmonis. Meskipun ada klaim pengusiran, mereka menekankan keberadaan kerabat dan abdi dalem yang masih diizinkan berada dalam area keraton.

Implikasi dan Harapan untuk Masa Depan Kebudayaan Keraton

Insiden ini membawa dampak tidak hanya bagi pegawai BPK, tetapi juga bagi masyarakat yang peduli terhadap kelestarian budaya Jawa. Pihak pengelola BPK berharap agar ke depannya ada komunikasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Keraton Surakarta.

Harapan akan kolaborasi antarpihak semakin mendesak untuk menjaga warisan budaya yang ada. Keraton sebagai pusat budaya harus dikelola dengan cara yang tidak hanya sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat.

Kita semua menyadari bahwa keraton bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan juga tempat yang menyimpan kekayaan budaya dan tradisi. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan transparan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai tersebut.