Kelompok relawan Projo belakangan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama setelah munculnya sejumlah perubahan dalam organisasi tersebut. Arah dan identitas Projo yang selama ini terasosiasikan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mulai menunjukkan perkembangan baru yang cukup signifikan.
Projo menyatakan bahwa nama organisasi mereka bukan sekadar akronim dari “Pro Jokowi,” melainkan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘negeri’ dan dalam konteks Jawa Kawi, kata tersebut menggambarkan ‘rakyat’. Hal ini menjadi penegasan bahwa Projo berusaha menjangkau lebih luas dari sekadar pendukung Jokowi.
Dalam upaya untuk tidak terlihat mengultuskan seorang individu, Projo juga berencana untuk mengubah logo organisasi mereka. Logo yang sekarang menampilkan siluet wajah Jokowi diyakini dapat membuat masyarakat berpikir bahwa hubungan antara Projo dan Jokowi mungkin tidak lagi sekuat dahulu.
Perubahan Identitas Organisasi Projo dan Dampaknya
Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, menegaskan bahwa meskipun ada perubahan, hubungan antara Projo dan Jokowi tidak terputus. Menurutnya, Projo tetap mendukung Jokowi meskipun ada langkah-langkah baru yang diambil oleh organisasi tersebut.
“Kita tetap ada di samping Pak Jokowi, tidak ada yang berubah,” tegas Budi Arie di Kongres ke-3 Projo yang berlangsung di Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka berupaya untuk menjaga posisi strategis dalam politik nasional.
Pengamat politik, Iqbal Themi, menilai bahwa Projo sedang melakukan manuver untuk memastikan mereka tetap relevan di kancah politik seiring dengan perubahan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah ini merupakan cara untuk tidak menjadi ‘anak tiri’ ketika pusat kendali politik berpindah.
Strategi Projo Menjaga Posisi dalam Struktur Politik
Repositioning atau reposisi yang dilakukan oleh Projo ini adalah bagian dari strategi politik yang lebih besar. Iqbal menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil ini lebih berkaitan dengan kelangsungan fungsi organisasi dalam konteks kekuasaan yang dinamis.
“Kalkulasi politik ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk beradaptasi ketimbang terjebak dalam romantisme masa lalu,” tambahnya. Tindakan ini penting agar Projo tetap memiliki akses terhadap kekuasaan di masa mendatang.
Perubahan logo Projo tidak hanya sekadar aspek visual, tetapi juga mencerminkan penataan ulang posisi mereka dalam struktur kekuasaan. Iqbal meyakini bahwa organisasi ini akan terus mencari cara untuk menjaga akses kepada sumber-sumber kekuasaan yang ada.
Respon Beragam Terhadap Manuver Projo
Di sisi lain, analisis dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti bahwa Projo adalah organisasi yang bermazhab politik. Ia berargumen bahwa siapapun yang berkuasa akan menjadi pusat dari mazhab Projo.
Pangi mengamati adanya sinyal perpisahan antara Projo dan Jokowi setelah Kongres III. Ia mengemukakan bahwa menghilangnya kultus terhadap Jokowi bisa menjadi tanda bahwa hubungan di antara keduanya mengalami perubahan yang signifikan.
“Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak lagi menganggap Jokowi sebagai satu-satunya sumber kekuasaan,” ungkap Pangi. Sebuah pergeseran yang dapat berdampak besar pada lanskap politik Indonesia ke depan.
Implikasi Jangka Panjang dari Perubahan Projo
Dengan segala dinamika yang ada, langkah Projo untuk mendekati sosok baru seperti Prabowo Subianto juga terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Projo berusaha untuk tetap relevan di tengah perubahan yang terjadi di kancah politik.
Pangi juga menambahkan sinyal Jokowi untuk tetap dekat dengan Prabowo, menunjukkan bahwa strategi politik yang lebih kompleks sedang berlangsung. Ia mengingatkan bahwa Prabowo tak akan segan untuk melepaskan pihak yang terbukti memiliki masalah hukum.
Kesimpulannya, Projo tampaknya sedang berusaha untuk menyusun kembali posisi mereka di tengah situasi politik yang selalu berubah. Mereka ingin memastikan bahwa akses dan relevansi politik mereka tetap aman, terlepas dari siapa yang menduduki kursi kepemimpinan di masa mendatang.
