Pemerintah Kabupaten Klaten terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Upaya ini terlihat jelas dalam acara sosialisasi dan penyerahan simbolis bantuan RTLH yang diadakan pada 11 November di Pendopo Grha Bung Karno Klaten.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Klaten, pejabat daerah, dan penerima bantuan dari berbagai desa. Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten, Muh. Anwar Shodiq, menyatakan bahwa hingga Agustus 2025, terdapat sekitar 7.000 unit rumah yang masih memerlukan perbaikan. Program ini menjadi fokus utama dalam rangka kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak.
Pentingnya Program Bantuan Perbaikan Rumah bagi Masyarakat
Program bantuan perbaikan rumah ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas perumahan, diharapkan akan ada pengurangan angka kemiskinan yang signifikan di daerah tersebut.
Dalam program ini, pada tahun 2025, Pemkab Klaten menyediakan bantuan untuk 353 unit RTLH dengan total anggaran mencapai Rp5 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi permasalahan perumahan di wilayahnya.
Selain bantuan dari Pemkab, terdapat juga dukungan dari Pemerintah Provinsi, yang memberikan bantuan untuk 485 unit RTLH. Kolaborasi ini semakin memperkuat fondasi untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah mereka.
Serah Terima Simbolis dan Dukungan Masyarakat
Pada acara sosialisasi tersebut, Bupati Hamenang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 126 penerima dari 74 desa di 24 kecamatan. Langkah ini menjadi berita gembira bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak, yang merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Klaten. Ini adalah momen penting bagi mereka yang selama ini menginginkan tempat tinggal yang lebih layak.
Bupati juga menyatakan rasa syukur karena tahun ini mereka berhasil menyelesaikan 1.193 unit RTLH berkat kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam program ini.
Integrasi Program RTLH dengan Sarana Sanitasi dan Kesehatan
Kepala Dinas Perumahan juga menegaskan pentingnya mengintegrasikan program RTLH dengan penyediaan sarana sanitasi yang layak. Ini termasuk inisiatif seperti jambanisasi untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam kesehatan.
Program ini dirancang untuk memberikan solusi menyeluruh, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang layak, tetapi juga akses kepada fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini menjadi langkah proaktif dalam keseluruhan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan tambahan, masyarakat juga didorong untuk berkolaborasi dalam memperbaiki rumah mereka lebih lanjut. Program ini bersifat stimulan, sehingga partisipasi dari masyarakat sangat dihargai.
Inovasi Digital dalam Layanan Publik di Klaten
Pada kesempatan yang sama, Bupati Klaten meluncurkan aplikasi pelayanan publik digital bernama SIFASUM. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyewa fasilitas umum milik Pemkab Klaten secara daring.
SIFASUM memungkinkan masyarakat untuk memeriksa ketersediaan gedung, tarif retribusi, hingga melakukan pembayaran non-tunai. Inovasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dengan aplikasi ini, harapannya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas umum dengan lebih efektif dan transparan. Penerapan sistem digital ini sejalan dengan visi Smart City Klaten, yang ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
