Persoalan penegakan hukum seringkali menimbulkan polemik di masyarakat, terutama ketika terjadi kesalahan prosedural. Belum lama ini, kejadian yang melibatkan seorang politisi di Sumatera Utara menjadi sorotan publik akibat dugaan salah tangkap yang dialaminya. Kasus ini tidak hanya menyangkut prinsip hukum, tetapi juga mencakup aspek hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak berwenang.
Iskandar ST, Ketua DPD Partai NasDem Sumatera Utara, melayangkan somasi terhadap beberapa instansi terkait setelah mengalami perlakuan yang tak seharusnya. Insiden ini mengundang perhatian karena menyangkut prosedur yang melanggar hak-hak sipil seorang individu di dalam pesawat, situasi yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi penumpang.
Melalui kuasa hukumnya, Iskandar meminta pertanggungjawaban dari instansi-instansi tersebut. Ia merasakan penghinaan setelah diperlakukan sebagai tersangka tanpa adanya bukti yang jelas, yang berpotensi merusak reputasinya di hadapan masyarakat.
Rincian Kasus Penangkapan yang Menghebohkan di Bandara Kualanamu
Insiden menghebohkan ini terjadi pada 15 Oktober 2025 di Bandara Internasional Kualanamu. Iskandar ditangkap tanpa adanya penjelasan yang memadai, sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan di depan umum. Kejadian ini menjadi sorotan, tidak hanya bagi penumpang pesawat, tetapi juga bagi media dan masyarakat luas.
Menurut keterangan Iskandar, saat kejadian, dia sudah berada di kursinya dan pesawat siap untuk terbang. Tiba-tiba, sejumlah petugas yang mengaku dari kepolisian dan keamanan bandara menghampirinya dengan menyatakan adanya surat penangkapan atas namanya. Situasi ini mengundang banyak pertanyaan dari penumpang lain yang terkejut dengan tindakan tersebut.
Iskandar sendiri merasa tidak mengerti mengapa dia bisa menjadi sasaran penangkapan dini. Ketika dicari tahu, ternyata petugas tidak dapat memberikan bukti yang valid atas tuduhan yang dikenakan kepadanya. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kecemasan bagi penumpang lain di dalam pesawat.
Prosedur Penegakan Hukum yang Tak Sesuai
Pihak yang menangkap Iskandar lebih lanjut menyatakan bahwa mereka berpedoman pada surat perintah penangkapan yang telah ada. Namun, terlihat jelas bahwa penangkapan di dalam pesawat bukanlah cara yang tepat, terutama jika tidak terdapat urgensi seperti penanganan teroris. Ini menciptakan anggapan bahwa prosedur penegakan hukum telah dilanggar.
Tindakan penangkapan di dalam pesawat juga menciptakan kerugian yang lebih luas. Tertundanya jadwal penerbangan hingga 20 menit menjadi perhatian tersendiri bagi para penumpang lainnya. Iskandar pun mendorong pihak avsec untuk meminta maaf kepada penumpang lain atas insiden yang menyebabkan ketidaknyamanan ini.
Tentu saja, tindakan salah tangkap ini telah mencoreng nama baik Iskandar dan menimbulkan stigma negatif. Sosok yang seharusnya menjadi panutan dan pemimpin di masyarakat, justru dipermalukan dalam situasi yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi karier politiknya.
Upaya Hukum yang Ditempuh untuk Memperjuangkan Hak
Iskandar melalui kuasa hukumnya, mengajukan somasi terhadap beberapa institusi termasuk Kapolrestabes Medan dan pihak keamanan bandara. Somasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperjuangkan haknya yang dirugikan. Ia menuntut agar pihak-pihak yang melakukan kesalahan memberikan permohonan maaf secara resmi.
Dalam somasi tersebut, Iskandar memberikan tenggat waktu 4 hari bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan klarifikasi resmi. Jika tidak ada itikad baik, Iskandar berkomitmen untuk menempuh langkah hukum lebih lanjut, sebagai bentuk teguran atas pelanggaran hak asasinya.
Kewenangan dan tanggung jawab menjadi isu krusial dalam insiden ini. Iskandar menegaskan bahwa tindakan yang merugikan dirinya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan patuh pada prosedur yang sudah ditentukan.
Perspektif dari Pihak Terkait Mengenai Kasus Ini
Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai kasus ini meskipun banyak pihak yang menantikan tanggapan mereka. Hal ini menimbulkan keingintahuan yang tinggi di masyarakat tentang bagaimana pihak berwenang akan menyikapi insiden salah tangkap yang terjadi.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan sebelumnya menggambarkan bahwa insiden tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua institusi penegak hukum. Respons dan tindakan lebih lanjut dari Polda Sumut diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Pihak Avsec juga menyampaikan bahwa keamanan di bandara menjadi tanggung jawab bersama antara petugas keamanan dan pihak maskapai. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
